Headline Hukum Metropolitan Nasional

Friday, 13 September 2019 - 04:48 WIB

1 month yang lalu

Suasana persidangan gugatan terhadap Dewan Pers di PN Jakarta Pusat [Foto: Info Nasional]

Suasana persidangan gugatan terhadap Dewan Pers di PN Jakarta Pusat [Foto: Info Nasional]

Berbalas Rilis Menafsir Putusan – Ketika Aturan Dewan Pers Jadi Taruhan

TBOnline [JAKARTA] – Putusan Pengadilan Tinggi [PT] DKI Jakarta, Nomor: 331/PDT/2019/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Pusat, Nomor: 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst – terkait gugatan terhadap Dewan Pers [DP] yang dilayangkan Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWi dan Heintje Mandagie, Ketua SPRI, yang dirilis pada 26 Agustus 2019, justru semakin mengencangkan tensi kedua pihak. Tidak hanya dijalur peradilan, di luar mahkamah pun kedua pihak saling serang, Apalagi ketika masing-masing mengklaim bahwa dalam putusan banding PT DKI pihaknya berjaya atas pihak satunya, Keduanya bahkan saling –berbalas- rilis. Musababnya tak lain karena pembacaan yang berlainan terhadap isi putusan yang justru sama.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan [UKW] salah satu materi gugatan terhadap Dewan Pers [foto: katalampung.com]

Pihak Wilson dan Heintjhe dapat dikatakan mencuri start dalam menyiarkan putusan ini, seperti dikutip banyak media, keduanya melalui Dolfie Rompas kuasa hukumnya mengaku puas akan putusan PT ini, dan menyatakan bahwa putusan tingkat pertama yang menganggap peraturan Dewan Pers [DP] dikategorikan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh pekerja pers atau setara dengan perundang-undangan telah dibatalkan. Menurut Rompas dalam pertimbangan hukum yang disampaikannya dalam memori banding, keputusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah kategori peraturan perundang-undangan adalah keliru. “Kalau peraturan Dewan Pers dianggap sebagai produk perundang-undangan maka seharusnya dimasukan ke dalam lembaran negara dan harus berlogo lambang Garuda, tapi faktanya kan tidak ada,” ujar Rompas di Jakarta, Selasa [10/9/2019].

Selain itu putusan Pengadilan Tinggi [PT] DKI juga menyatakan eksepsi tergugat [Dewan Pers] tidak dapat diterima  [Niet Onvankelijk Verklaard]. “Dengan tidak diterimanya eksepsi pihak tergugat, maka Dewan Pers tidak bisa lagi menganggap lembaganya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tentang pers tersebut,” ungkap pengacara yang dulu berkarir sebagai wartawan ini.

Pihak penggugat Wilson Lalengke dan Heintje Mandagie bersama kuasa hukumnya Dolfie Rompas [Foto: Istimewa]

Sementara itu, Wilson Lalengke mengungkap putusan PT DKI Jakarta ini sebagai harapan baru bagi insane pers. “Permohonan banding kita telah dimenangkan dan itu membuktikan peraturan Dewan Pers tidak mengikat bagi seluruh wartawan,” ujarnya, Selasa [10/9/2019]. Lalengke juga meminta agar seluruh kekuatan pers Indonesia bersatu kembali untuk menyelesaikan permasalahan pers yang sangat besar ini. “Dua lembaga peradilan saja [PT dan PN] bisa berbeda persepsi tentang persoalan pers yang ada saat ini, maka sebaiknya solusi masalah pers harus diselesaikan juga lewat jalur politik,” katanya.

Mandagie pun serupa, ia mengaku lega atas putusan ini. “Hari ini kemerdekaan pers yang kita perjuangkan bersama ribuan wartawan dari penjuru tanah air bisa didengar majelis hakim Pengadilan  Tinggi. Dan itu patut disyukuri,” ujarnya. Menurut Mandagie, pada pokoknya PT DKI Jakarta telah membatalkan putusan tingkat pertama yang menyatakan Dewan Pers memiliki kewenangan dalam membuat peraturan di bidang pers yang mengatasnamakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “Ketika eksepsi Dewan Pers dinyatakan tidak diterima oleh PT maka menjadi tidak penting gugatan kami ditolak karena sesungguhnya klaim Dewan Pers atas kewenangannya sudah dinyatakan tidak dapat diterima,” terang Mandagie yang dikutip banyak media.

Tersengat, Dewan Pers Pasang Kuda-Kuda

Gedung Dewan Pers di Jakarta Pusat [Foto: Mitrapol]

Gegara pernyataan kubu Wilson yang menafsir putusan Pengadilan Tinggi [PT] DKI –bahwa DP tidak memiliki kewenangan dalam membuat berbagai aturan dibidang pers- yang celakanya banyak dikutip media inilah, keesokan harinya [11/9/2019] DP merasa perlu mengeluarkan siaran pers .

Kesimpulan siaran pers DP ini ialah bahwa Putusan PT DKI Jakarta Nomor: 331/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 26 Agustus 2019 ini justru semakin mengukuhkan peran DP yang diberikan wewenang oleh UU Pers Nomor 40/1999 untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Wakil Ketua DP, Hendry CH Bangun dalam siaran pers ini bahkan menganggap pemberitaan yang menampilkan seolah-olah Dewan Pers telah kalah dalam gugatan yang dilayangkan Wilson Lalengke dan Heintjhe Mandagie di tingkat banding PT DKI sebagai berita hoaks.

Selain itu, untuk meyakinkan publik DP mengutip isi amar putusan banding tersebut dengan memberikan beberapa penjelasan.

Hendry CH Bangun yang dikonfirmasi Target Buser melalui WhatssApp pada Rabu [11/9] terkait putusan banding PT DKI ini, secara singkat menerangkan bahwa di kedua pengadilan [PN dan PT] Dewan Pers telah menang atas gugatan Wilson dan Heintjhe. “DP digugat, menang di PN, lalu naik ke tingkat PT, menang lagi karena gugatan di tingkat banding ditolak,” tulis wakil ketua Dewan Pers ini.

Selain itu, dalam amar putusan PT DKI terdapat frasa eksepsi DP sebagai pihak tergugat tidak diterima, yang kemudian ditafsirkan kubu Wilson sebagai penegasan bahwa berbagai aturan yang dikeluarkan DP bukanlah produk perundang-undangan –sehingga dapat diadili di Pengadilan Tinggi- maka tidak wajib ditaati, jawaban Hendry singkat. “Eksepsi DP, agar Peraturan Dewan Pers diuji di MA dan UU Pers diuji di MK. Tapi PT DKI tetap mengadili, dan memenangkan Dewan Pers,” katanya.

Sayang Hendry enggan menanggapi ketika diajukan pertanyaan, bahwa apakah kemenangan DP ini berarti sinyal bahwa wartawan yang tidak mengikuti UKW dan medianya belum terverifikasi Dewan Pers sama saja dengan melanggar undang-undang. Atau ketika pertanyaan apakah menurutnya Dewan Pers berhak menafsirkan Undang-Undang Pers, Hendry tidak menjawab.

Berbeda dengan Hendry CH Bangun yang cenderung spontanitas, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya justru hanya memberikan jawaban normatif ketika ditanyakan bagaimana pendapatnya terkait eksepsi Dewan Pers yang tidak diterima. “Kutipan eksepsi bisa artikan bantahan / pembelaan yang diajukan oleh tergugat terhadap materi gugatan penggugat,” jawabnya.

Rompas Minta Dewan Pers Hormati Putusan Banding

 

Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta [Foto: Istimewa]

Menanggapi tudingan hoaks dalam siaran pers pada [11/9] yang dikeluarkan Dewan Pers,  kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas mengeluarkan siaran pers dan meminta pihak DP menghormati putusan banding di tingkat PT DKI Jakarta.

Menurut Rompas, pihak Dewan Pers harus terbuka dan transparan dalam mengungkap isi putusan di tingkat PN Jakarta Pusat Nomor.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dibatalkan oleh majelis hakim di tingkat banding PT DKI Jakarta dengan nomor. 331/PDT/2019/PT.DKI. ”Gugatan kami ditolak di tingkat pertama karena dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara adalah bahwa apabila peraturan hukum yang dimintakan untuk diuji tersebut kewenangan pembentukannya didasarkan pada suatu peraturan perundangan, dan letak hierarkinya berada di bawah undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Mahkamah Agung RI, dan bukan menjadi wewenang pengadilan negeri,” terang Rompas.

Karena dalam pertimbangan majelis hakim, lanjut Rompas, disebutkan bahwa peraturan yang dibuat oleh tergugat [Dewan Pers] kewenangannya adalah diberikan oleh undang-undang, yakni ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan pada pertimbangan lain, disebutkan pula, apabila peraturan tergugat [Dewan Pers] yang dimintakan pembatalan oleh para penggugat dalam perkara a quo adalah Peraturan Tergugat Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW), dan ternyata peraturan tersebut pembentukannya didasarkan atas peraturan perundangan Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. “Maka pemeriksaan pengujian tentang sah-tidaknya atas peraturan Dewan Pers, yang di dalamnya termasuk pengujian apakah tergugat dalam membuat peraturan tersebut melampaui batas kewenangannya atau tidak adalah menjadi wewenang Mahkamah Agung”.

Atas pertimbangan di atas, hakim mengadili gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan atas dasar putusan itu, Rompas mengaku pihaknya berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI. Namun ternyata syarat mengajukan gugatan pembatalan peraturan yang dikategorikan peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut harus masuk dalam lembaran negara dan lembaga yang membuat peraturan itu harus berlogo lambang garuda. “Bagaimana kita bisa menggugat Dewan Pers sementara peraturan mereka tidak masuk dalam lembaran negara dan logo Dewan Pers bukan lambang garuda,” ungkap Rompas.

Untuk itulah, Rompas menambahkan, pihak penggugat memilih mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat ke PT DKI Jakarta dan hakim menerima permohonan banding penggugat.

Pada saat penggugat mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, Rompas menjelaskan, pihaknya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa peraturan Dewan Pers bukan merupakan perintah undang-undang karena tidak masuk pada lembaran negara. Selain itu menurut Rompas, dalam eksepsi yang disampaikan tergugat [Dewan Pers] pada tingkat pertama, tergugat justru mengakui sendiri bahwa kebijakan Uji Kompetensi Wartawan [UKW] tidak mengikat dan wartawan yang belum mengikuti UKW tetap menjadi wartawan. “Tapi pada prakteknya semua wartawan diwajibkan harus ikut UKW dan kalau tidak ikut UKW maka akses meliput sering dibatasi dengan edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah daerah,” kata Rompas.

Untuk itu, Rompas meminta pihak Dewan Pers dapat menghormati keputusan banding PT DKI Jakarta yang sudah membatalkan putusan PN Jakata Pusat, sehingga peraturan Dewan Pers jangan lagi diklaim sebagai perintah undang-undang karena pertimbangan majelis hakim di tingkat PN tersebut sudah dibatalkan oleh majelis hakim di tingkat PT DKI Jakarta.  “Jadi tidak benar kami menebar hoaks seperti yang dituduhkan, karena faktanya pertimbangan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers pembentukannya didasarkan atas peraturan perundangan sudah tidak bisa dijadikan acuan karena sudah dibatalkan oleh PT DKI Jakarta,” pungkasnya.

Rompas juga menyarankan kepada insan pers agar tidak bingung dan terpengaruh dengan pernyataan Dewan Pers dan PWI atas putusan PT tersebut. redaksi ***

Artikel ini telah dibaca 759 kali

Baca Lainnya