Hukum Nasional

Tuesday, 22 October 2019 - 08:28 WIB

4 weeks yang lalu

ILUSTRASI - Penggunaan Dana Desa [DD] yang rawan korupsi [foto: ayobandung]

ILUSTRASI - Penggunaan Dana Desa [DD] yang rawan korupsi [foto: ayobandung]

Benarkah “Orang Terdekat” Kades Sirnajaya Monopoli Pekerjaan ?

TBOnline [BOGOR] – Dugaan penyalahgunaan wewenang dan monopoli pada beberapa pekerjaan merebak di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Isu yang merebak ditengah publik ialah salah satu keluarga Kepala Desa Idim Dimyati yang memegang peran sentral dan dominan dalam berbagai pekerjaan untuk tahun anggaran 2019 ini, salah satunya proyek pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa [DD] T.A 2019 pada tahap I dan II, selain itu ada juga anggaran pada bantuan provinsi [Banprov], bantuan atau hibah dari Kabupaten Bogor dan pekerjaan turap atau dinding penahan tanah. “Yang bersangkutan [baca: keluarga kepala desa] bertindak sebagai pelaksana kegiatan atau TPK dalam berbagai pekerjaan tersebut. Ini kan tidak baik dalam proses pembangunan, karena tidak memberikan kesempatan pada yang lain, selain itu dapat mematikan fungsi pengawasan,” ujar sumber Target Buser yang meminta namanya tidak disebut.

Hingga berita ini naik, TBO belum dapat menjumpai Kades Idim Dimyati untuk mengklarifikasi ihwal informasi ini.

Masih terang dalam ingatan publik, kala pelaksanaan Musrenbangdes Sirnajaya, September 2018 silam, yang membahas kebutuhan pembangunan di desa tersebut untuk tahun 2019.  Camat Sukamakmur Zaenal Ashari waktu itu tegas menyatakan bahwa Musrenbangdes dapat dijadikan momentum untuk bersama-sama peduli meningkatkan kemajuan desa, disini masyarakat memiliki peran untuk mengawal pemerintah desa agar pelaksanaan program terealisasi dengan baik. “Siapa saja warga desa harus ikut serta membangun dan mengawal program pembangunan agar terlaksana sesuai kebutuhan warga tepat guna dan mengedepankan skala prioritas,” ujarnya.

Kades Idim Dimyati pada waktu dan tempat yang sama juga mengatakan poin utama pembangunan desa ialah meningkatkan pelayanan publik, menuntaskan bidang infrastruktur, meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan. “Kepentingan hajat warga ini yang diutamakan, akses jalan yang layak dilintasi, pelayanan  publik satu pintu dan tak mengenal waktu dan kondisi, pendidikan dan kesehatan yang harus diperhatikan dan kita bantu warga tidak mampu melalui program pusat, daerah dan desa,” pungkasnya. Rudy

 

Artikel ini telah dibaca 59 kali

Baca Lainnya