Metropolitan

Sabtu, 17 September 2022 - 09:51 WIB

2 bulan yang lalu

Ilustrasi - Gerai Alfamidi (Foto : Kontan/Tribun)

Ilustrasi - Gerai Alfamidi (Foto : Kontan/Tribun)

Belum Ketuk Palu Kok Sudah Jalan, Bangunan Mini Market di Ciganjur Diduga Langgar Aturan

TBOnline, JAKARTA ¤ Salah satu lahan yang akan dibangun minimarket (Alfamidi) yang berlokasi di Jalan Sadar Raya, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, diduga masuk dalam klasifikasi zona hijau, yang artinya pada lahan tersebut tidak akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik untuk hunian maupun tempat usaha. Namun, tampak di lokasi proses pembangunan jaringan minimarket ini masih tetap berjalan bahkan sudah hampir rampung.

Dugaan keterlibatan oknum dalam membackup proses pembangunan di atas lahan (zona) hijau di wilayah Cipedak dan Ciganjur, Jagakarsa ini mencuat seiring rencana pencabutan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

“Nanti kan tinggal menyesuaikan perda saja, yang penting bagi mereka (oknum) bangun dulu, meski yang jadi tumbal RTH,” ungkap sumber TBO yang minta namanya tidak disebut, Jum’at (16/9).

Peta yang menunjukan lokasi pembangunan mini market berada dalam kawasan zona hijau (Foto : Tbo)

Sementara itu, salah seorang staf Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) Kecamatan Jagakarsa, yang dihubungi TBO mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3 bahkan perintah bongkar serta rekomendasi teknis (rekomtek) kepada pemilik bangunan minimarket di Jalan Sadar Raya tersebut. 

Salah satu ruko di wilayah Cipedak, Jagakarsa, yang diduga menambah bangunan berlantai di belakang tanpa IBM (Foto : Tbo)

Diketahui, dalam rencana revisi Perda DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terdapat penyempurnaan Pasal 113 Ayat 2, di mana pemilik lahan yang berdiri di atas zona hijau boleh membuat bangunan berupa hunian dan tempat usaha dengan sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Syarat tersebut diantaranya ditetapkan dalam Pasal 115 untuk hunian, bahwa lahan perencanaan (LP) dapat dimanfaatkan maksimal 80% saja, sementara 20%-nya wajib dijadikan RTH dengan lebar minimal 5 meter. Sedangkan untuk tempat usaha hanya bisa dibangun 70% sementara 30%-nya untuk RTH. Selain itu, diatur juga bahwa RTH tersebut harus dapat diakses publik, serta bisa digunakan sebagai tempat rekreasi ataupun taman kota. Lalu diwajibkan juga pemilik lahan menanam pohon, serta membuat sumur resapan dua kali dari ketentuan.

Pembangunan mini market di Jalan Sadar Raya yang diduga diatas lahan (zona) hijau (Foto : Tbo)

“Hal terpenting dalam revisi ini yakni pemilik lahan harus bersedia membuat surat pernyataan diatas materai bahwa sewaktu-waktu lahannya siap dibebaskan pemerintah. Dengan perjanjian itu, maka jika pemerintah membutuhkan lahan itu, pemilik harus bersedia menerima ganti rugi sesuai perundang-undangan,” kata Kadis Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto. sopian

Artikel ini telah dibaca 371 kali

“Kebaikan Berawal dari Sini” Danone-AQUA
Baca Lainnya