Kabupaten Sukabumi

Senin, 26 Oktober 2020 - 07:17 WIB

4 bulan yang lalu

Teguh Hariyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi (foto : istimewa)

Teguh Hariyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi (foto : istimewa)

Bawaslu Kabupaten Sukabumi Jaring Puluhan Pelanggaran Pilkada 2020

TBOnline [SUKABUMI] — Bawaslu Kabupaten Sukabumi, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2020 menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan pada tahapan pra dan saat kampanye, baik dilakukan oleh ASN maupun kepala desa.

“Temuan Bawaslu sebelum tahapan kampanye kita menindak dugaan pelanggaran kode etik kepala desa sebanyak 25 orang, sedangkan sebelum tahapan kampanye terdapat 5 ASN. Untuk tahapan kampanye ada 1 (satu) pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran lainnya masih dalam tahapan penanganan dan penyelidikan oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” ujar Teguh Hariyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi kepada TBO, Kamis (23/10).

Baca juga : Apa Kabar Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Iyos Somantri, Begini Penjelasan Ketua Bawaslu

Ditambahkan Teguh, semakin banyak pelanggaran netralitas, maka Bawaslu akan semakin meningkatkan fungsi pencegahan dengan memberikan himbauan dan sosialisasi.

“Selain itu juga setiap individu atau kelompok yang dijaga netralitasnya harus memiliki kesadaran dalam menjaga netralitas itu sendiri,” imbuhnya.

Untuk menjaga netralitas penyelenggaraan Pilkada 2020 ini, Bawaslu Kabupaten Sukabumi memiliki 5 orang komisioner, 24 orang Kesekretariatan Bawaslu, 141 Panwascam, 376 Kesekretariatan Panwascam, 386 orang Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dan 5171 jumlah pengawas TPS.

“Semua rekrutmennya sudah sesuai prosedural dan panduan,” tandas Teguh.

Baca juga : Oknum Kades di Kabupaten Sukabumi Ikutan Deklarasi Dukung Salah Satu Paslon Kepala Daerah

Adapun terkait anggaran hibah dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan sesuai NPHD senilai Rp31,3 Miliar, dialokasikan bagi kinerja Bawaslu.

“Diantaranya peruntukan honorarium Panwas Adhoc, Panwascam, Panwaslu Kelurahan Desa (PKD), Pengawas TPS, kegiatan penguatan internal dan eksternal, sewa gedung Panwascam, pengadaan dll. Bahasan ini sudah dimuat di banyak media bisa dilihat di rilis sebelum awal tahapan jauh hari,” ungkap Teguh. Ilham A.R

 

Artikel ini telah dibaca 54 kali

Baca Lainnya